Opini

Dekrit Presiden KH. Abdurrahman Wahid

Desember Bulan Gus Dur

Opini – Metroliputan7.com, Saudara-saudara sekalian saya minta maaf sebelumnya, karena telah menunggu sekian lama, karena prosesnya tidak gampang dan kita terpaksa menunggunya. Saya telah dibanjiri baik oleh LSM-LSM, parpol-parpol, ormas-ormas, begitu juga kalangan agamawan dan beberapa pihak lainnya yang mewakili rakyat juga untuk mengeluarkan dekrit.

Hal ini mencapai puncaknya ketika waktu itu, beberapa parpol utama berkumpul di Jalan Kebagusan di rumah Ibu Megawati Sukarnoputri. Mereka mengatakan pada hari ini akan ada pimpinan nasional yang baru. Dari apa yang kita ketahui mengenai pertemuan itu, jelas kita mengetahui mereka tidak dapat mengendalikan keinginan orang-orang yang memaksa saya turun dari jabatan kepresidenan.

Maka beberapa propinsi jelas akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI, padahal sumpah saya adalah memelihara kesatuan dan integritas bangsa ini. Dengan demikian, dikhawatirkan pemerintahan kembar yang mengacaukan kekacauan luar biasa negara kita. Sehingga, dengan berat hati, saya selaku presiden dan Panglima Perang Tertinggi Indonesia mengumumkan pemberlakuan Dekrit. Kita akan mulai bekerja besok pagi, dalam hal ini saya minta agar supaya TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan pengumuman ini dan memberlakukan Dekrit.

Pidato Maklumat Presiden Wahid :

Salah satunya adalah pembekuan DPR/MPR. Dengan ini, TNI dan Polri diminta untuk menghalangi SI besok pagi untuk menjadi pemerintahan tandingan. Perlu saya katakan bahwa terjadi sebuah kejadian menarik bahwa hampir seluruhnya, baik itu dari masyarakat, pemerintahan maupun TNI/Polri menyambut dengan baik Dekrit ini.

Berikut Maklumat Presiden yang dibacakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf:

Akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut dan telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan. Apabila hal ini tidak dicegah akan segera menghancurkan berdirinya negara RI maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia kami selaku kepala negara RI terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan :

  1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan RI dan menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa.

Semoga Tuhan YME meridhoi negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, Selasa 22 Juli 2001

Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang KH. Abdurrahman Wahid. Allah yarham alfatiha.

(Bersambung Bab XXXI)

Journalist : Idham

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker