Spread the love

Surabaya – Metroliputan 7.com, Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut antara lain membatasi tempat kerja dengan memberlakukan Work From Home 75% dari total karyawan yang beraktivitas belajar-mengajar dilakukan secara daring, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam moda transportasi umum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemberlakukan PSBB di bulan ini tentu akan menekan ekonomi, utamanya dari sisi konsumsi rumah tangga.

Namun, Sri Mulyani menekankan Pemerintah sudah memprediksi hal tersebut sebelum kebijakan tersebut kembali dilakukan.

“Tentu saja, kalau kita lihat seperti yang terjadi di April-Mei 2020 waktu terjadi PSBB sangat ketat, ekonomi menurun, dan waktu kemudian September 2020, DKI Jakarta pengetatan saat kasus naik, kita juga lihat konsumsi terjadi perlambatan lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2020, Rabu (6/1).

Hanya saja, dampak ekonomi karena PSBB di awal 2021 ini akan ditentukan dari implementasinya kelak.

“Konsekuensi ke pertumbuhan ekonomi nanti kita lihat, kuartal I-2021 ini kita akan lihat bagaimana dalam perkembangan dua minggu mulai tanggal 11 Januari nanti,” ujar Sri Mulyani.

Ia menekankan, pada dasarnya langkah PSBB diambil karena penyebaran Covid-19 memang harus dikelola luar biasa.

“Makanya istilah gas rem sangat penting, kalau lihat eskalasi dari kasus yang haruskan kita kembali menerapkan disiplin untuk bisa turunkan kembali kasusnya, maka pasti akan ada dampak ke perekonomian.

Tapi kalau tidak dilakukan dan getting worse, perekonomian juga memburuk,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, terpenting selama pandemi masih merebak, masyarakat harus tetap menjaga disiplin kesehatan.

Sehingga, apabila virus corona bisa dikendalikan dan penyerbarannya berkurang, aktivitas masyarakat perlahan akan pulih.

“Kita tahu ini sudah lebih dari 10 bulan-12 bulan, hampir setahun, kita mungkin agak lena, lelah tapi tidak boleh lengah dan lelah.

Kita harus berusaha menjaga dan memperingatkan satu sama lain.

Sehingga Covid-19 tetap terkendali dan dampak ekonomi tidak terlalu dalam,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah sendiri manergetkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa mencapai 5%.

Menurut Erlangga, pembatasan kegiatan ini selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda).

“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria seperti tersebut di atas, nanti para gubernurnya akan membuatkan pergub atau kabupaten/kota dengan perkada,” ujarnya.

“Atau nanti menteri dalam negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara bapak presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia,” kata Airlangga.

Dalam jumpa pers itu, Airlangga mengungkapkan daftar kegiatan yang terkena pembatasan tersebut.

Berikut petikannya:

Membatasi tempat kerja dengan Work From Home 75% yang disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat
Kegiatan belajar-mengajar secara daring
Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok.

Masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, serta menjaga protokol kesehatan secara ketat
Melakukan pembatasan terhadap jam buka.

Kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00, dan makan dan minum di tempat maksimal 25%, serta pemesanan makanan melalaui take away atau delivery tetap diizinkan.

Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara
Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur.

Dampak PSBB jawa bali menurut Srimulyani dan Erlangga hartarto.

Journalist : Idham

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *