Spread the love

Surabaya – Metroliputan7.com, Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan program 1 Juta vaksin per hari pada bulan Juli oleh pemerintah. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali meminta, pelaksanaan vaksinasi dari program tersebut tidak terfokus di satu titik.


“Kami berharap pelaksanaan vaksin gratis tidak terpusat pada satu titik, melainkan dapat tersebar merata di seluruh desa, kecamatan. Baik kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Hal itu agar tidak menimbulkan cluster baru akibat kerumunan warga mengantri demi mendapatkan vaksin gratis,” ujar Mohammad Ali kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Dia juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Jawa-Bali, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


Mohammad Ali mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian dan seluruh elemen masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Darurat, yang berlangsung kurang lebih dua pekan mendatang.


Karena itu, lanjut Mohammad Ali, LPKAN Indonesia siap mengawal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah lonjakan kasus Covid-19, di antaranya pemberian dana stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

“Kami siap memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penyelenggara negara yang sengaja memanfaatkan anggaran kedaruratan Covid-19 ini yang tidak sesuai nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku,” tegas Ali kepada wartawan.


LPKAN Indonesia juga meminta pemerintah melalui lembaga penegak hukum untuk memperketat pengawasan bantuan anggaran penanggulangan ekonomi akibat pandemi.


Dengan demikian, kata Muhamad Ali, bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan oleh oknum “berdasi” yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi ini.

Pihaknya juga mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos. Baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).
Hal tersebut dikatakan Mohammad Ali, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos tersebut.


Dugaan penyimpangan itu ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di Malang, Jawa Timur dan sempat viral baru-baru ini.
Menurut Mohammad Ali, tidak menutup kemungkinan penyelewengan-penyelewengan dana tersebut bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.

“DPP LPKAN Indonesia berharap agar pihak Kepolisian bertindak tegas dengan kejadian tersebut, agar masyarakat yang terdampak dari virus Corona dapat merasakan bantuan dari pemerintah, dan meringankan beban hidupnya,” imbuh Mohammad Ali.
Pihaknya juga berharap agar virus varian baru Corona tersebut segera bisa diantisipasi pemerintah oleh sehingga pemulihan ekonomi masyarakat segera kembali berjalan lancar. (Abi Munif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *