Spread the love

Surabaya – Metroliputan7.com.- Kasus perampasan camera wartawan di Surabaya terjadi pada Oktober 2012 silam hingga kini belum juga kelar, Terdakwa juga belum menjalani hukumannya, Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Seperti diketahui, peristiwa itu dialami oleh Slamet Maulana wartawan tabloid Panji Nasional (tempat bekerja dulu red), saat meliput insiden tabrak lari yang terjadi di Jalan HR.Muhammad Surabaya, Pelaku perampasan camera diketahui seorang perempuan inisial IM warga Simokerto kota Surabaya.

Saat dihubungi awak media lewat telefon WhatsApp Slamet Maulana pria yang akrab disapa Ade ini mengatakan, bahwa kasus yang menimpanya itu hingga kini belum tuntas, Bahkan, ia tidak mengetahui apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) atau belum.

“Ini seperti penegakan hukum terbentur dengan tembok administratif, Sembilan tahun kasus ini tidak selesai apakah sudah inkracht atau belum.”ujarnya melalui pesan WhatsApp .Jumat (27/8/2021).

Sebelumnya, lanjut Ade, Jaksa mengaku sudah menerima surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 5 Januari 2018, tetapi terdakwa belum juga dieksekusi dengan alasan belum menerima relaas tersebut,”Padahal menurut Pengadilan Negeri Surabaya baik Jaksa maupun terdakwa sudah menerima relass itu.”katanya.

Berdasar pengetahuannya, 14 hari sejak relass itu diterima harus sudah ditentukan apakah mengajukan memori kasasi (upaya keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung) atau tidak, jika tidak terdakwa harus menjalani hukuman yang sudah ditetapkan.

“Jika ada dalih memori kasasi yang dilakukan belakangan ini, patut dicurigai ada indikasi permainan, Faktanya tidak ada kasasi yang diajukan selama periode waktu pasca vonis Pengadilan Tinggi pada akhir November 2017.”tegas Ade.

“Putusan Pengadilan Tinggi itu, Jika keterangan Pengadilan Negeri Surabaya bisa dipercaya maka tidak ada kesempatan kasasi lagi, makan akan menjadi insiden buruk bagi penegak hukum di Indonesia. “keluhnya.

Pengadilan kata dia, Dengan tegas telah memutuskan pidana penjara 7 bulan kepada terdakwa, Namun ia menilai hukuman tersebut yang diberikan tidak maksimal, Lantaran ada denda Rp.500 juta sebagaimana disebutkan pada UU Poko Pers, Kami melihat, Kajari dan PN Surabaya saling lempar saya sebagai warga negara yang mencari keadialan meminta para pakar bicara soal ini,Rakyat jangan dibodohi.”imbuh Ade yang juga sebagai Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT).

Dihubungi terpisah, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting SH.MH tidak banyak memberi tanggapan atas hal tersebut, meski para awak media telah mengahukan beberapa pertanyaan, Pihaknya,hanya menyarankan untuk menghubungi Kejaksaan Negeri Surabaya, “Kalau eksekusi putusan jadi kewenangan Kejaksaan Mas,Coba ke kejaksaan saja nggeh.”ucap Ginting Jumat sore.

Dihubungi di waktu berbeda, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya, Firriman Isandi Seregar SH.MH.mengatakan, perkara atas nama terdakwa IM sudah ada putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum sudah menerima relaas putusannya.

“Iya sudah terima relaas putusannya,namun masih bekum dieksekusi karena setelah JPU koordinasi dan cek ke PN Surabaya, terdakwa/PH masih belum terima relaas putusan dari panitera,Sehingga JPU masih menunggu sikap terdakwa apakah terdakwa terima atau kasasi atas putusan PT tersebut setelah menerima relaas putusan.”terang Fariman via WatsApp tanpa menyebut kapan waktu menerima relaas putusan.

Jika dilihat dari kaca mata praktisi hukum,Tanggapan atas kasus tersebut hanya tinggal eksekusi saja,Hal itu seperti diutarakan oleh I Wayan Titip Sulaksana, Praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dia mengatakan, setelah Majelis Hakim PN Surabaya sudah memberi vonis kepada terdakwa atas pelanggaran UU Pers, menurutnya tidak ada masalah atas hal itu, selain tinggal eksekusi disamping itu pihaknya menyarankan untuk melaporkan kembali dengan yang kasus berbeda.

“Ya dilaporkan lagi perampasan dan pengerusakan camera, Untuk pelanggaran UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers sudah divonis 7 bulan.”

Sementara itu Danur Suprapto SH.MH. seorang praktisi hukum di Pacitan menambahkan, Kasus tersebut merupakan obstruction of jurnalism atau perbuatan yang secara tegas dapat dinyatakan menghalang-halangi kegiatas jurnalis, Tentunya ada pasal pidana dan denda sebagaimana yang tertera pada UU Pers.

“Kalau kita masuk secara detail bisa dikembangkan lebih dalam lagi atas tindakan pidananya,yakni obstruction of jurnalism dan ditambah merusak barang bukti serta barang milik orang lain,ini ada tambahan juncto pasal ancamannya jadi tidak main-main,Bahkan dalam perbuatan perdata juga kena yakni perbuatan melawan hujum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1.365 Undang-Undang Hukum Perdata.”terang Danur.

Sedangkan terkait tidak segera dilakukan eksekusi terhadap terdakwa, Pihaknya meminta untuk tegas ketika putusan itu sudah inkracht.”Ya harys tegas ketika putusan sudah inkracht dan tidak ada upaya hukum berikutnya maka sepatutnya segera dilakukan eksekusi.”tegasnya.

Disoal terkait vonis pidana penjara 7 bulan yang diberikan Majelis Hakim dan tidak dimaksimalkan debgan denda sebesar Rp.500 Juta, seperti yang disebutkan dalam UU Pers, Pihaknya bekum bisa memberi komentar banyak sebelum mengetahui isi gugatan dan salinan putusan secara utuh,”Saya belum bisa komentar banyak tentang itu, karena dalam persidangan tidak hanya merujuk satu UU Pers saja namun banyak.”tukasnya.

Journalist : Wie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *