Bojonegoro – Jurnal Hukum Indonesia.-
Pemkab Bojonegoro menggelar rapat koordinasi rencana kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai langkah mengoptimalkan peran data dan informasi satu data. Kegiatan ini digelar di ruang Creative Room Lt. VI Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (13/08/2024).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur Prasetijo menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu, Pemkab Bojonegoro telah melaksanakan kerja sama dengan BIG. Namun MoU tersebut belum bisa berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada kajian terkait catatan penyebabnya.
“Jika informasi geospasial betul-betul dilakukan, maka semua mekanisme perencanaan dan pengambilan kebijakan itu akan dapat dirumuskan secara mudah dan cepat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kusnandaka Tjatur menjelaskan kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak terkait pemanfaatan data bersama dalam rangka peningkatan SDM. Juga peningkatan sarana prasarana dan kegiatan lainnya yang akan mendukung optimalnya pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik.
Informasi geospasial, lanjut dia, harus disosialisasikan antara pimpinan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro agar memahami tujuan dan penggunaanya. Selain itu, penguatan sumber saya manusia juga sangat penting dalam terwujudnya informasi geospasial. Sehingga validasi data di masing-masing OPD dalam mekanisme satu data dapat dikelola dengan baik. Tidak kalah penting, sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan. Diantaranya terkait server maupun kelancaran bidang teknologi.
“Dengan dilakukanya analisis data, pengelolaan mekanisme data yang berbasis geospasial ini akan memberikan penguatan kepada tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kusnandaka juga berharap dengan kerja sama ini dapat mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
