Oleh : Asiqotul Zulfa
Bangkalan, Metroliputan7.com.–
Sebagai warga Indonesia yang memiliki hak dalam perpajakan tentunya kita sebagai warga Indonesia juga harus memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. Dikutip dari ocbcnisp.com, sumber penghasilan negara yang terbesar adalah bersumber dari pajak, yakni 80% dari total keseluruan pendapatan negara, artinya anggaran yang digunakan pemerintah untuk merealisasikan program kerjanya sangat besar andilnya dari dana APBN atau anggaran yang bersumber dari rakyat yaitu dari pembayaran pajak.
Ditemukan dalam data Direktorat Jendral Pajak (DJP) wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya ditemukan kurang lebih 5.028.256 wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang disepakati. Dikutip dari kontan.co.id yang mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah wajib pajak saat ini telah mencapai 42,5juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih tergolong cukup rendah dibandingkan jumlah pekerja di Indonesia mencapai sekitar 115 juta, Sri Mulyani mengatakan bahwasannya wajib pajak pribadi seharusnya minimal 90 juta orang. Hal ini menunjukan bahwasannya kesadaran masyarakat Indonesia tergolong cukup rendah dalam pembayaran pajak.
Banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak ini akan sangat berdampak besar terhadap berbagai sektor dan program pemerintah dalam mensejahterahkan rakyat, yang mana ketika dana pajak ini terkumpul maka 20% dari dana APBN untuk pendidikan juga cukup menunjang dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan akses pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas terutama dalam daerah yang terpelosok, hal ini salah satunya tak lain karena permasalahan dana pendidikan belum dalam tingkat maksimal.
Problematik ini merupakan masalah yang cukup serius khususnya dalam penanganan pendidikan di Indonesia yang tidak merata karena keterbatasan akses pendidikan. Melihat visi dan misi serta 4 pilar Pembangunan Indonesia pada trasnformasi yang lebih baik dalam segala bidang saat tahun Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK yang mana hal ini memiliki tujuan percepatan pendidikan rakyak Indonesia secara merata serta peningkatan sumbangan ilmu pendidikan dan teknologi dalam Pembangunan.
Dalam pelaksanaan visi misi dan tujuan untuk tercapainya Indonesia emas 2045 ini harus didukung dan dimulai saat ini terutama dalam mengatasi permasalaan anggaran pendidikan dan juga andil pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan kualitas pendidikan pada pelosok.
Melihat tingkat kesadaran dalam masyarakat untuk pembayaran pajak yang masih kurang menjadi tugas kita bersama serta pemerintah dalam meninjau penyebab masyarakat Indonesia tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Menurut beberapa analisis yang dilakukan pada masyarakat salah satu penyebabnya karena kurangnya pendidikan pajak yang mana masyarakat yang tidak dibekali pendidikan pajak pada sekolah formal mengalami kesulitan akan prosedur pembayaran serta manfaat dan tujuan pembayaran pajak tersebut.
Menjadi peran pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang tengah dialami masyarakat terkait ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak saat ini demi tercapainya program-progam serta transformasi lebih baik disegala bidang yang tengah dibangun pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan ditemukannya solusi dari permasalahan ini yang mana tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak meningkat, maka dana APBN meningkat dan anggaran untuk pendidikan jauh lebih siap. Menjadi harapan bangsa Indonesia terhadap terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.
Serta pada Indonesia Emas 2045 ini menjadi harapan bagi bangsa Indonesia akan teratasinya permasalahan yang menghambat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam menuju negara dengan pendapatan tinggi dan menjadi salah satu yang memiliki perekonomiaan terbesar di dunia.
Selasa, 25 Juni 2024.
Buya Dr. Mohamad Djasuli,(Pengasuh PPM Tebu Falah Telang Kamal)
