Surabaya – metroliputan7.com, Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, pada Senin (16/10/2023).
Aksi ini dibuat dikarenakan diduga ada permainan elite politik pada perubahan yang diajukan oleh salah satu partai politik menjelang pesta demokrasi 2024 saat ini.
“Tentu ini menjasi atensi bagi kita semua, pengajuan perubahan aturan dalam konstitusi ini bisa membuat para elite yang lapar akan kekuasaan menjadi semakin semena-mena. Sesuai dengan seruan aksi kami, ‘Tegakkan Demokrasi Gagalkan Dinasti, Indonesia Darurat Demokrasi’. Kami menyuarakan ini di depan Gedung DPRD Jawa Timur guna untuk mengawal dan menggagalkan kepentingan tersebut serta MK harus tegak lurus dalam menjalani tugasnya,” ucap Koordinator Aksi Yossi Irawan.
Massa aksi berharap seluruh jajaran DPRD Jawa Timur ikut angkat bicara soal masalah ini, mari kita kawal bersama demi kepentingan Bangsa dan Negara kita untuk kedepannya.
Maka dalam aksi ini, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur (AMJ) menyampaikan tuntutan diantaranya yaitu :
1. Mendesak MK untuk konsisten menegakkan konstitusi;
Mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap netral dan konsisten terhadap segala bentuk tuntutan uji materil terhadap perundang-undangan serta melindungi marwah Mahkamah Konstitusi dari pengaruh politik terkhususnya dalam uji materil UU N0. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi (MK) harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dimulai dengan landasan hukum perundang-undangan yang baik serta adil bagi setiap warga negara, menjadi Lembaga yudikatif yang melindungi konstitusi dan memelihara demokrasi.
2. Mendesak MK tolak gugatan batas usia capres dan cawapres;
Mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak gugatan batas usia capres dan cawapres, Bahwa Undang-undang dasar tidak mengatur secara exsplisit mengenai batas usia capres dan cawapres maka ketentuan batas capres dan cawapres dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu secara teoritis tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab merupakan kebijakan hukum terbuka (Open legal policy) bagi pembentuk undang-undang (Legislasi) gugatan yang berkaitan dengan batas capres dan cawapres dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu tersebut sangat jauh dari kebutuhan hukum masyarakat secara umum, gugatan tersebut merupakan suatu gugatan yang didasarkan pada kepentingan kelompok dan besar kemungkinan didasarkan pada pembangunan politik dinasti oleh Presiden Joko Widodo.
3. Mendesak Presiden selesaikan konflik agraria dan represifitas polri.
Mendesak presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik Agraria di pulau
Rempang dan konflik agraria yang menyebabkan konflik kemanusiaan di Seruyan Kalimantan tengah yang berkaitan dengan penanganan investasi, Belum rampung masalah bentrok aparat dengan warga di Pulau Rempang, Batam, pada 7 September lalu, kejadian serupa terjadi di Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah tepat sebulan setelahnya. Parahnya, seorang warga, Bernama Gijik, 35 tahun, tewas di tempat dan dua lainnya terluka berat diduga karena tertembak aparat pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Sementara itu KPA mencatat selama dua periode pemerintahan Jokowi, sudah ada 69 korban tewas di wilayah konflik agraria. Penanganan konflik harus dilaksanakan dengan metode yang hummanis dan transparan serta menuntut presiden untuk memproses dan mengusut tuntas represifitas Polri dalam penanganan konflik tersebut.
Penulis : Dmnhr
