Jakarta — Metroliputan7.com.- Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 difokuskan pada Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di daerah, Wakil Ketua Komite IV dari Dapil Maluku, Novita Annakota dalam sambutannya menekankan bahwa Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Oleh karenanya perlu peran dari berbagai pihak terkait seperti Perbankan. “Diharapkan KUR akan mampu menjadi energi tambahan bagi UMKM untuk terus tumbuh dan bergerak namun kami masih menemukan di lapangan bahwa kredit KUR masih diminta agunan padahal untuk KUR 50-100 juta sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, tidak perlu agunan” kata Novita.
“Kehadiran Komite IV DPD RI di Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyerap info-info terkini terkait semua permasalahan yang ada di daerah dan semoga apa yang didiskusikan bersama pada hari ini dapat memberikan efek pada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat serta dapat merumuskan keputusan yang tepat bagi berbagai kebijakan”, kata Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani dalam sambutannya. “Terkait UMKM di Sulsel yang berjumlah lebih dari 1,5 juta, mereka masih membutuhkan transformasi-transformasi kebijakan dan pendampingan UMKM, khususnya bagaimana KUR dapat disalurkan dengan baik”, tambah Abdul Hayat Gani.
Dalam paparannya, Darwisman selaku kepala OJK Perwakilan Sulawesi Selatan menyampaikan berbagai perkembangan Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Disampaikan bahwa Kredit UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 25,12% dengan rasio NPL 4,02%. Pangsa kredit UMKM telah mencapai 40,27% dari total kredit dengan jumlah debitur 904.140 rekening. “Untuk KUR, plafon di Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp10,4 triliun dengan jumlah debitur 196,4 ribu”, jelas Darwisman. Dalam percepatan dan perluasan akses keuangan kepada UMKM, OJK sebagai otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank terus mendorong seluruh industri jasa keuangan untuk dapat memberikan fasilitasi akses keuangan, khusus terhadap UMKM tentunya pilihan akses keuangan semakin beragam tergantung pada kondisi UMKM yang disesuaikan dengan spektrum akses kredit/pembiayaan berdasarkan Lembaga Jasa Keuangan & Instrumennya.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Fadjar Majardi yang hadir dalam kesempatan rapat kerja dengan Komite IV hari ini menyampaikan bahwa PDB Sulsel di urutan 8 di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi 5,18 % (yoy). Inlasi di Sulsel tergolong tinggi, “Berdasarkan 3 tahun terakhir, rata-rata inflasi Sulsel cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Nasional, hal ini utamanya disebabkan oleh pangsa inflasi
volatile food Sulawesi Selatan yang lebih tinggi dibandingkan milik nasional” papar Fadjar.
Hal senada disampaikan Senator Jawa Tengah, Casytha A. Kathmandu juga menanyakan mengenai temuan di lapangan bahwa KUR sampai dengan Rp100 juta diminta agunan oleh pihak perbankan. “Bagaimana kebijakan mengenai KUR, apakah permintaan agunan adalah kebijakan dari pusat atau dari masing-masing perbankan? , lalu hal lain adalah mengenai pendampingan UMKM melalui CSR perbankan, apakah ada kriteria tertentu dari masing-masing bank dalam melakukan pendampingan? Tanya Casytha. Selain kepada perbankan, Casytha juga menanyakan kepada BI dan OJK terkait seperti apa pendampingan BI dan OJK kepada UMKM dalam kaitannya peran UMKM menjaga inflasi. Senator asal Lampung, Abdul Hakim yang juga Wakil Ketua Komite IV mengapresiasi pertumbuhan kredit di Sulawesi Selatan yang mencapai 25,12%. “Saya berharap Sulawesi Selatan bisa berbagi pengalaman terbaiknya mengenai UMKM”, tambah Abdul Hakim. Sementara Amirul Tamim, Anggota Komite IV asal Sulawesi Tenggara menyoroti tentang masih rendahnya literasi keuangan di daerah. “Sosialiasi mengenai literasi keuangan di daerah untuk meningkatkan wawasan masyarakat, khususnya di desa-desa, perangkat-perangkat desa karena potensi dan peran desa yang besar bagi perekonimian”, kata Amirul. Kesempatan bertemu dengan perbankan di Sulawesi Selatan dimanfaatkan oleh Sanusi Rahaningmas, senator dari Papua Barat untuk menyampaikan permasalahan perbankan. “Saya mendapat aspirasi dari masyarakat di Papua Barat mengenai kendala transaksi online, sudah melakukan transfer, uang sudah didebit, tapi pihak penerima tidak menerima uangnya pada hari itu, Ketika ditanyakan ke bank, akan dikonfirmasi ke Bank yang di Sulsel”, papar Sanusi.
“Secara aturan jelas, bahwa pinjaman KUR sampai dengan Rp100 juta tidak pakai jaminan/agunan” tegas perwakilan Himbara yang hadir menanggapi pertanyaan Anggota Komite IV. “namun bagi UMKM yang memiliki record kurang baik, perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya”. Terkait permasalahan kendala transaksi online, pihak perbankan juga menjelaskan adanya kendala teknis yang kadang memang terjadi. “Kami akan perbaiki dan terima kasih atas segala masukannya yang sangat bermanfaat bagi kami untuk memberikan pelayanan lebihh baik.”
Sebelum menutup kegiatan rapat, Sekda Abdul Hayat Gani menjelaskan bahwa Pemda telah bekerjasama dengan OJK untuk melakukan sosialisasi/Pendidikan mengenai literasi keuangan melalui mahasiswa. “mahasiswa yang akan melakukan KKN ke desa-desa kita bekali mengenai literasi keuangan untuk kemudian mereka melakukan sosialisasi ke desa-desa” jelas Abdul Hayat.
