Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan.
Desakan itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring pada Jumat, 13 November 2026. Forum tersebut membahas isu penyadapan Presiden serta hubungan antara penyadapan yang sah secara hukum dan masa depan organisasi kemasyarakatan dan negara.
Desakan MUI kepada pemerintah dan DPR
Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adam menyatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh MUI, Nahdlatul Ulama (NU), serta Muhammadiyah perlu dilihat dari dasar hukum dan izin pengadilan. Ia menyebut dugaan tindakan tersebut muncul tanpa persetujuan pengadilan.
“Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum,” kata Wahidudin Adam.
Wahidudin mendorong pemerintah dan DPR menyusun aturan yang mengatur mekanisme penyadapan secara tegas. Menurut dia, aturan itu diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tokoh organisasi kemasyarakatan dan pihak lain yang dapat menjadi sasaran penyadapan.
Ia mengaitkan pembentukan RUU Penyadapan dengan kebutuhan pengaturan penyadapan dalam situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Wahidudin juga menyebut penyusunan regulasi tersebut berkaitan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pandangan ahli dalam dialog
Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan persoalan penyadapan terhadap Presiden pernah muncul dalam sejarah Indonesia. Ia menyinggung peristiwa pada masa Presiden Soekarno, Presiden BJ Habibie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Reza juga membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik. Ia menyatakan rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan perlunya aturan yang mengatur kewenangan penyadapan secara menyeluruh.
“Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan,” ujar Reza Indragiri.
Reza meminta dugaan kasus yang sedang menjadi sorotan itu ditelaah lebih lanjut. Ia menyebut persoalan tersebut diduga tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum biasa, tetapi juga kemungkinan operasi intelijen gelap yang perlu dilihat dari aspek kontraintelijen.
Ahli hukum pidana Suparji meminta dugaan penyadapan tersebut ditelusuri melalui perspektif hukum pidana. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog yang sama dengan pembahasan mengenai kebutuhan pembentukan RUU Penyadapan.
Poin pembahasan
- MUI meminta pemerintah dan DPR RI segera membahas RUU Penyadapan.
- Desakan itu muncul setelah adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan.
- Dialog MUI juga membahas aspek hukum pidana dan kontraintelijen dalam dugaan penyadapan.