Talkshow Merawat Bumi Majapahit menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, S.T., M.M. dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, MM. dengan tema “Penurunan Pengangguran dan Pemberdayaan Ekonomi Desa di Jawa Timur” pada Senin (14/10/2024). Foto: dwi JNR
Surabaya – Metroliputan7.com.–
Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur ke-79, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar talkshow bertajuk “Merawat Bumi Majapahit” pada Senin, (14/10/2024). Talkshow ini menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, S.T., M.M. dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, MM. dengan tema “Penurunan Pengangguran dan Pemberdayaan Ekonomi Desa di Jawa Timur”.
Sigit Priyanto menyampaikan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Satkernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 3,74% atau mengalami penurunan 0,59% dibanding Februari 2023 yang sebesar 4,33%. Sementara TPT di pedesaan 2,57% lebih rendah dibanding angka pengangguran di perkotaan yaitu sebesar 4,65%. Angka tersebut jika dibandingkan dengan hasil Sakternas BPS Periode Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,13%.
Menurut Sigit upaya yang dilakukan Disnakertrans untuk menurunkan angka pengangguran khusunya di perdesaan salah satunya adalah melalui pelatihan kerja non institusional atau Mobile Training Unit (MTU) dengan fasilitas Mobil Training Unit sehingga dapat menjangkau pedesaan.
“Pelatihan ini diselenggarakan diluar kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sehingga cakupan menjadi lebih luas dan Masyarakat yang tidak bisa mengikuti pelatihan di BLK dapat mengikuti pelatihan yang sama di daerahnya masing-masing” ujarnya.
Sigit mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti pelatihan gratis tanpa harus datang ke BLK.
“Dengan dibekali ilmu sesuai bidang yang diminati diharapkan Masyarakat dapat bersaing di dunia kerja maupun wirausaha, sehingga dapat mengurangi Tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli Masyarakat” tambahnya.
Sementara itu, Budi Sarwoto, menyampaikan salah satu program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 adalah pemberdayaan usaha ekonomi desa.
“Pertama, pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang terdapat sekitar 6638, dalam lima tahun terakhir telah diberi bantuan modal senilai 64 miliar rupiah kepada 791 Bumdesa” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa dengan adanya penguatan kelembagaan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja no. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 2021, Bumdes sudah diakui sebagai entitas usaha yang berbadan hukum, sehingga mereka didorong untuk memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan, maka pihaknya telah memfasilitasi sebanyak 2744 Bumdesa.
Kemudian terkait perbaikan Tata Kelola Keuangan/Laporan Keuangan, Budi mengaku telah melakukan kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) Jakarta guna memperbaiki tata kelola keuangan Bumdesa.
“Kita juga berupaya memfasilitasi pemasaran dari produk-produk Bumdesa, kita ajak pada misi dagang provinsi yang dilakukan rutin setiap bulan dan pameran-pameran. Juga kita dorong untuk produk produk yang potensi untuk ekspor, kemudian kita juga melakukan penguatan sdm secara rutin juga secara online melalui diskusi” ungkapnya.
Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di desa, Dinas PMD telah berkoordinasi dengan bulog untuk memasok maupun mendistribusikan sembako, sehingga diharapkan tidak ada lagi fluktuatif harga di Jawa Timur.
Kemudian untuk Program Desa Berdaya, yang mendukung pengembangan desa tematik melalui ekonomi kreatif, telah disalurkan selama lima tahun ke 432 desa dengan total bantuan sebesar 43,2 miliar rupiah.
Kepala Dinas PMD ini mengungkapkan pada program Pengentasan Kemiskinan dan Penumbuhan Kewirausahaan yaitu Jatim Puspa yang dirancang bagi keluarga yang sebelumnya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini membantu keluarga-keluarga yang telah berhasil naik di atas garis kemiskinan agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.
“Mereka diberi bantuan keuangan yang bersifat produktif 2,5 juta yang berupa barang, diberikan kepada desa, dan desa tersebut berkoordinasi dengan keluarga penerima manfaat” jelasnya.
Terakhir, untuk mengatasi kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur, program Sinau Nang Desa (Sinandu) akan dilaksanakan di 90 desa dengan total 90 kegiatan. Sejak 2020 hingga 2024, program ini telah melatih 8.291 orang di 255 desa untuk meningkatkan keterampilan dan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat pedesaan.
