Pasuruan — Metroliputan7.com.- Kabupaten Pasuruan sangat terbuka dengan semua investor. Terutama bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi persyaratan lengkap. Tidak terkecuali Persetujuan Lingkungan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron dalam Talkshow Layanan Publik Maslahat Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan.
Bertema “Kewenangan Persetujuan Lingkungan, Gus Mujib sapaannya memaparkan tentang Persetujuan Lingkungan yang menjadi syarat mutlak harus dipenuhi calon investor baru. Yakni keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan. Baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“Persetujuan Lingkungan diberikan kepada pelaku usaha sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha. Itu wajib dimiliki calon investor baru. Pastinya Kabupaten Pasuruan sangat terbuka bagi calon investor baru. Selain posisi strategis di segitiga emas yang menguntungkan, ada jaminan keamanan dan ramah lingkungan,” urainya dengan optimis dalam program dialog interaktif yang dapat disimak di kanal radio FM 107 tersebut.
Di sisi lain, Wakil Bupati berharap kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan agar benar-benar mengimplementasikan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang perizinan di bidang lingkungan hidup. Mulai dari mengoptimalkan pengeluaran perizinan usaha berdasarkan risiko dan menggabungkan beberapa perizinan menjadi izin berusaha. Termasuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL hingga menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran administratif dan pidana.
“Penerapan UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pelayanan dasar karena berhubungan dengan hak asasi. DLH harus bisa menjaga wajah lingkungan. Semuanya harus berinovasi. Bahkan Pak Bupati selalu meminta ada inovasi pelayanan dasar. Karena harus cepat mudah dan akuntabel maka semakin mendatangkan investor,” ucap Wakil Bupati hari ini, Selasa (9/8/2022).
Di sisi lain, Gus Mujib menjelaskan tentang arah pembangunan di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang berkorelasi dengan upaya peningkatan kelembagaan ekonomi Desa. Sehingga BUMDes terus berjalan seiring dengan program Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sudah barang tentu tetap berwawasan lingkungan.
“Sudah barang tentu dalam pembangunan harus memperhatikan inventaris SDA dan pemanfaatan teknologi dengan SDM memadai. Sehingga jangan sampai ada sumber daya alam melimpah tapi lingkungannya tidak mendukung. Instrumen dasar yang harus dipenuhi dalam investasi adalah persetujuan lingkungan sebagai jaminan hak pelaku usaha. Ada responsibility kinerja kita. Kami berharap kepada Kepala DLH juga bisa melihat kinerja staf-stafnya supaya harus berinovasi,” tuturnya.
Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Heru Farianto menyatakan komitmennya. Siap membantu Kepala Daerah dalam hal pengelolaan perlindungan lingkungan hidup.
“Ada 3 yang harus dijaga. Indeks kualitas air, udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Terkait formulir yang harus dicukupi dalam persetujuan lingkungan, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang itu harus ada. Sebagai bukti formal bahwa kesesuaian lokasi usaha kegiatan terhadap rencana tata ruang sudah sesuai,” tandasnya.
