Lamongan – Metroliputan7.com.- Berawal dari simpang siurnya informasi yang beredar, serta terbitnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) nomor 20 tahun 2022, Timbul rasa kegelisahan para tenaga honorer eks Katagori II (THK) yang telah dinyatakan lulus passing grade pada PPPK guru tahun 2021 hingga kini belum mendapatkan informasi yang jelas.
Dalam tema seminar kemerdekaan dan kebangsaan, yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Andy Firasadi, dari komisi A dengan tujuan menjawab, serta membedah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, yang berlokasi di rumah makan Pinky Resto, Jalan Pahlawan No. 25, serta dihadiri oleh Ketua DPD (THK II) dan para guru honorer hadir kurang lebih 125 peserta, yang mewakili dari setiap Kecamatan se Kabupaten Lamongan.
Dalam hal itu Andy Firasadi mengatakan, Di dalam Undang-Undang Dasar sangat jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak,” Selasa (23/08/2022).
“Ini dalam rangka kita menerima pengaduan dari para guru honorer, kemudian kita mau pastikan bahwa mereka ini, tadi setelah kami telaah informasi dan sebagainya termasuk prioritas pertama, jadi sesuai dengan aturannya mereka nanti sudah tidak perlu lagi ada mekanisme yang lain, cukup pada verifikasi saja itu harapan kami agar publik mengetahuinya.
“Dan kita butuh data secara resmi nanti siapa-siapa saja yang masuk didalam data usulan dari Pemkab Lamongan yang dikirim ke Pusat, Siapa, itu kita mau pastikan juga, jangan sampai nanti ternyata yang disampaikan waktu paparan kami tadi, ada yanh disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang diusulkan A yang diangkat B nah itu nanti tidak boleh terjadi lagi, maka kita mau pastikan mereka yang masuk Katagori lolos kemarin Passing Grade itu dan kemudian mereka masuk prioritas pertama maka itulah yang harusnya di selesaikan lebih dahulu,” Ungkap Andy anggota DPRD Jatim.
Lanjut Andy Firasadi, kami akan segera jadwalkan untuk bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan, lalu kami akan koordinasi dengan pusat, itu kami agendakan dengan cepat karena tahun 2023 nanti tidak ada lagi Tenaga Honorer.
“Disampaikan sekarang lagi pemetaan suratnya Mahfud MD sebagai Plt Menpan-RB melakukan pemetaan kebutuhan sebagai guru seperti apa, formasinya seperti apa, sekarang juga dipetakan, dalam pemetaan ini juga harus melihat, harus menampung mereka yang masuk prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga itu harus terselesaikan semuanya berkesinambungan, sehingga pada tahun 2023 bulan November tanggal 28 nanti kita tidak panik lagi, problem guru honorer yang kemarin sudah lulus mengikuti tes tolong untuk segera berkoordinasi dengan pengurus untuk menyiapkan data-datanya kemarin dan jangan percaya kepada oknum siapapun.” Kata anggota DPRD Jatim Komisi A tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD (THK II) Arfan Arif Firmansyah juga menyampaikan, sebelum kita agendakan acara seperti ini, kemarin mulai banyak oknum-oknum yang bergerilya di bawah, yang menjanjikan ini itu, dan menjanjikan suatu naik untuk ASN jadi kita antisipasi, untuk mereka yang datang pada siang hari ini adalah rata-rata yang lolos Passing Grade semua, yang lolos tes pada tahun 2021 tahap 1 dan 2.
“Kita edukasikan kepada teman-teman bahwa semuanya yang lolos passing grade pada tahun 2021 baik PG 1, PG 2 maupun PG 3 itu berada diprioritaskan ke-1, untuk jumlah yang lolos passing grade di tahun 2021 sebanyak 983 dalam versi inputan kami se Kabupaten Lamongan itu termasuk guru BK guru Agama yang lolos passing grade, melalui agenda pada siang hari ini terkait Pembedahan Permen PAN-RB nomor 20 tentang mekanisme pengangkatan PPPK tahun 2022, saya harap dengan bersama Andy Firasadi selaku DPRD Provinsi Jawa Timur bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, biar nantinya tidak terjerat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.” Tegasnya
