Jakarta — Metroliputan7.com.- D R . D R S . H A D I PURNOMO.SH.,MH merupakan
kuasa hukum dari Yuli Isnawati,
korban dugaan tindak penggelapan
atas sejumlah uang, dalam keterangan pers nya, Kamis (4/8),mengatakan telah membuat Laporan Polisi (LP) ke Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/3788/
V I I I / 2 0 2 1 / S P K T / P O L DA
METRO JAYA tertanggal 06 Agustus 2021 yang kemudian berdasarkan Informasi dari Bagian BINOPS Polda Metro Jaya, perkara tersebut dilimpahkan kepada Polres Jakarta Barat.
Dokumen dan Saksi-saksi yang dibutuhkan sebagai Alat Bukti dalam Laporan Polisi tersebut, Telah diserahkan sebagaimana permintaan Penyidik untuk kepentingan Penyelidikan. seharusnya Penyidik sudah dapat meningkatkan pemeriksaan ke Tahap Penyidikan, akan tetapi Penyidik tetap tidak juga meningkatkan status pemeriksaan ke Tahap Penyidikan meskipun telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) Alat Bukti,” ujar WAKIL KETUA PELAKSANA DAJ DR.DRS.HADI PURNOMO.SH.,MH. kesalahan pihak oknum anggota penyidik Harda 1 Satreskrim Porles Jakarta Barat dalam menentukan analisa terkait Rekening Bank dari kliennya.
“Dikarenakan Penyidik menyampaikan bahwa Rekening Bank BCA a.n LUKMAN DJUHARI adalah merupakan Rekening Koperasi Mega Dana milik LUKMAN DJUHARI (ALM). Padahal jelas-jelas Rekening Bank BCA yang merupakan Rekening yang berisi uang yang telah diduga digelapkan oleh Terlapor IRWAN DJUHARI, SE tersebut adalah Rekening Pribadi milik Suami YULI ISNAWATI (Ic. ALM. LUKMAN DJUHARI), hal itulah yang meragukan kami atas Analisa Hukum yang digunakan oleh Penyidik dalam menangani Laporan Polisi,” paparnya. Menurutnya, apabila seorang membuka rekening pada bank dengan atas nama pribadi maka rekening tersebut sangatlah milik pribadi akan tetapi dalam perkara pidana yang ditangani polres jakbar sangatlah membingunkan atas analisa penyidik yang menyatakan rekening alm adl milik koperasi padahal sangat jelas bila di periksa bank BCA pastinya akan menyatakan rekening milik pribadi, maka dengan adanya laporan ke propam sangatlah tepat dikarenakan analisa penyidik telah salah dalam menerapkan hukum secara fakta. dan “Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi juga secara eksplisit menyatakan Koperasi mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Artinya Koperasi tersebut dimaknai sebagai Entitas Badan Hukum yang terpisah dari kekayaan Ketua atau Pendirinya,” tegasnya.
“Selain hal tersebut, Penyidik juga cenderung tidak memandang Bukti-Bukti dan Saksi- saksi yang telah Saya ajukan. Penyidik juga cenderung tidak komunikatif dengan tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), kecuali jika diminta oleh Pelapor, yang mana sampai dengan saat ini sudah berjalan 1 (satu) Tahun sejak diajukannya Laporan Polisi tersebut, Penyidik baru mengirimkan 2 (dua) kali SP2HP, sehingga hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana,” urainya.
Melalui kuasa hukumnya, YULI ISNAWATI berharap Pihak Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan Propam Mabes Polri agar dapat Menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil dan memeriksa dugaan KETIDAK PROFESIONALAN DAN
KEBERPIHAKAN yang Diduga dilakukan oleh AKP DIAMAN SARAGIH, SH, MH. selaku KANIT HARDA SATRESKRIM POLRES METRO JAKARTA BARAT dan AIPDA AMIRUDIN BAHARUDIN, SH. selaku ANGGOTA SUBNIT I HARDA SATRESKRIM POLRES METRO JAKARTA BARAT dalam melakukan Administrasi Penyelidikan Tindak Pidana, sebagaimana Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyelidikan dan/atau Penyidikan Tindak Pidana tersebut.
