Bangkalan, Metroliputan7.com.–
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempatmenggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Gedung Merdeka pada Rabu (5/2/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan anggaran tahun depan harus dibahas lebih awal agar selaras dengan kebijakan di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
“Kita lakukan ini setiap awal tahun anggaran. Tahun 2025 dibahas di 2024, begitu juga tahun ini kita bahas untuk 2026. Forum ini sangat penting agar ada sinkronisasi antara program pusat, provinsi, dan daerah,” ujar Arief.
Ia juga menambahkan bahwa setelah forum ini, tahapan berikutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang akan berlangsung pada 10–14 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Arief juga menyinggung pemangkasan anggaran dari pusat, yang berpengaruh pada dana transfer ke daerah. Ia menyebut bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mengalami pengurangan dan hal ini berdampak pada keuangan daerah.
“Kita masih bergantung hampir 80 persen pada dana pusat. Dari total APBD Bangkalan sebesar Rp2,4 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita baru mencapai Rp410 miliar. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Sebagai langkah peningkatan PAD, Arief menekankan optimalisasi sektor parkir dan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini belum maksimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, tetapi memastikan pendapatan dari sektor ini bisa masuk ke kas daerah.
Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja DPRD Bangkalan, yang menurutnya telah bersikap visioner dalam menganggarkan kebijakan untuk pegawai honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak lolos seleksi PPPK.
“Dewan sudah menganggarkan lebih awal untuk tenaga kontrak yang tidak masuk P3K. Pusat belum mengeluarkan kebijakan, tapi DPRD Bangkalan sudah mengantisipasi sejak awal 2024,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arief memastikan bahwa meskipun terjadi pengurangan transfer dari pusat sebesar Rp45 miliar, Bangkalan tetap mampu menjaga stabilitas keuangan dan tidak mengalami gagal bayar.
Arief juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 ini merupakan bagian dari persiapan bagi kepala daerah yang akan terpilih dalam Pilkada mendatang. Dengan adanya perencanaan yang matang, pemimpin baru nantinya hanya tinggal melanjutkan kebijakan yang telah dirancang.
“Kepala daerah terpilih nanti sudah punya peta jalan yang jelas. Begitu dilantik pada Februari 2026, mereka bisa langsung bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disusun,” pungkasnya.
Acara ini diakhiri dengan diskusi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pembangunan Bangkalan di masa mendatang semakin maju dan berdaya saing.
