Sekda Sampang: Musrenbang Langkah Nyata untuk Pembangunan Daerah. Sumber Foto: Pemkab Sampang
Sampang – Metroliputan7.com.–
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, menegaskan Musrenbang bukan hanya sekadar acara seremonial, melainkan langkah nyata dalam pembangunan daerah.
“Anggaran APBD saat ini mengalami refocusing berdasarkan regulasi terbaru. Ada instruksi kepada seluruh kabupaten untuk menyesuaikan kebijakan anggaran,” ujarnya seperti dikutip dalam laman Pemerintah Kabupaten Sampang, Senin (10/2/2025).
Yuliadi juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang yang masih tergolong rendah.
“Kita harus bergerak bersama agar IPM dapat meningkat secara signifikan,” tegasnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kecamatan Kedungdung.
Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan Kedungdung ini diharapkan mampu merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tema yang diusung dalam Musrenbang tersebut “Peningkatan Produktivitas SDM serta Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan.”
Camat Kedungdung, M. Sulhan, menyampaikan sebelum Musrenbang ini, telah dilaksanakan Pra-Musrenbang yang diikuti oleh para kepala desa, Forkopimcam, dan kepala UPT.
Dalam forum ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk potensi alam Waduk Klampis yang hingga kini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Di tahun 2025, ada rencana untuk menjadikan Waduk Klampis sebagai destinasi wisata alam,” ujar Sulhan.
Selain itu, berbagai persoalan di bidang infrastruktur dan pelayanan publik turut menjadi perhatian. Beberapa sekolah di wilayah Kedungdung dinilai perlu renovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sementara itu, terkait fasilitas kesehatan, sejumlah polindes yang berdiri di atas lahan pribadi atau sewa, seperti di Desa Nyiloh, Banjar Komis, dan Rabasan, akan segera dilakukan rehabilitasi.
Dari sektor sarana dan prasarana, kebutuhan air bersih bagi masyarakat di pelosok masih menjadi prioritas utama khususnya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah banyak berupaya dalam penyediaan air bersih, dan kami berharap hal ini terus ditingkatkan.
