Oleh : Thawwil Zamlir Raqiq Prodi : Hukum Bisnis Syariah
Bangkalan, Metroliputan7.com.–
Hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam upaya menegakkan hukum ekonomi syariah, terdapat berbagai unsur yang berperan penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara efektif dan konsisten. Artikel ini akan membahas unsur-unsur utama yang terlibat dalam menegakkan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
1. Landasan Hukum
Unsur pertama dalam menegakkan hukum ekonomi syariah adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi implementasi syariah dalam ekonomi. Di Indonesia, landasan hukum ini meliputi:
— Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah salah satu undang-undang penting yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, juga mencakup ketentuan mengenai lembaga keuangan syariah.
— Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya mendetailkan implementasi undang-undang dan menyediakan pedoman teknis untuk lembaga keuangan syariah.
— Fatwa dan Keputusan Syariah: Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan-keputusan syariah dari lembaga lain memberikan pedoman praktis untuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
2. Lembaga Pengawas Syariah
Unsur kedua adalah lembaga pengawas syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan transaksi ekonomi mematuhi prinsip-prinsip syariah:
— Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI): DSN-MUI adalah lembaga yang berperan sebagai otoritas utama dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan syariah untuk lembaga keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI memberikan pedoman dan keputusan tentang produk dan transaksi yang sesuai dengan syariah.
— Komite Syariah Lembaga Keuangan Syariah: Setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia diwajibkan memiliki Komite Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite ini terdiri dari ulama dan ahli hukum syariah yang memberikan fatwa dan rekomendasi.
3. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan merupakan unsur penting dalam menegakkan hukum ekonomi syariah. Ketersediaan dan kualitas pendidikan mengenai ekonomi syariah mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik:
— Program Pendidikan: Universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia menyediakan program studi dan kursus mengenai ekonomi syariah dan hukum syariah. Program-program ini mendidik calon profesional yang memahami prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam kegiatan ekonomi.
— Pelatihan dan Sertifikasi: Pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional di sektor keuangan syariah, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya, membantu memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan hukum syariah dengan benar.
4. Infrastruktur dan Regulasi
Unsur keempat adalah infrastruktur dan regulasi yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah. Infrastruktur yang baik dan regulasi yang jelas mendukung efisiensi dan kepatuhan dalam sektor keuangan syariah:
— Regulasi Perbankan dan Keuangan Syariah: Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatur operasional lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama dalam sektor keuangan di Indonesia mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait lembaga keuangan syariah.
— Sistem Pelaporan dan Pengawasan: Sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. OJK dan Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah.
5. Kesadaran Masyarakat
Kesadaran masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah merupakan unsur penting yang mempengaruhi penerapan dan keberhasilan sistem ini:
— Kampanye Informasi dan Edukasi: Kampanye informasi dan edukasi mengenai keuntungan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan menarik minat mereka untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.
— Partisipasi Publik: Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan syariah lebih cenderung untuk menuntut kepatuhan dan transparansi dari lembaga keuangan, sehingga mendorong penerapan hukum syariah yang lebih baik.
6. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa adalah unsur yang krusial untuk menegakkan hukum ekonomi syariah:
— Pengadilan Syariah: Pengadilan syariah atau lembaga penyelesaian sengketa syariah berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak syariah. Pengadilan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
— Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif: Selain pengadilan syariah, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase syariah juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
Kesimpulan
Menegakkan hukum ekonomi syariah di Indonesia memerlukan kombinasi berbagai unsur yang saling mendukung, mulai dari landasan hukum, lembaga pengawas syariah, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur dan regulasi, kesadaran masyarakat, hingga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dengan memastikan bahwa semua unsur ini berfungsi secara efektif, hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Implementasi yang baik dari unsur-unsur ini tidak hanya memperkuat sistem keuangan syariah tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Kamis, 09 Januari 2025.
Buya Dr. Mohamad Djasuli,(Pengasuh PPM Tebu Falah Telang Kamal)
