Berita  

Wujudkan Bentuk Transparansi, KAKI; Kejari Bangkalan Pantas Diapresiasi Segenap Kalangan Ormas

Bangkalan — Metroliputan7.com.- Metroliputan7.com – Setelah Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, terlibat kasus korupsi Dana Desa (DD), Desa Kelbung, Kecamatan Galis PKH dan Kecamatan Kamal PKH, Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, saat ini Kejari Bangkalan tengah mengusut dugaan korupsi Dana Desa (DD) Desa Buduran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Laporan awalnya adalah pengadaan mobil operasional desa.

Namun pelapor berharap, agar penyidik Kejaksaan mengembangkan atau mengaudit alokasi anggaran lain, Baik fisik maupun non fisik, karena diduga juga tidak dilaksanakan sesuai penganggarannya, Bahkan, bisa jadi SPJ-nya dibuat asal jadi dan sekedar formalitas.

Kabar lain yang diterima Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), selain Desa Buduran, Kejaksaan juga melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terkait adanya laporan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Morkoneng,, Kecamatan Kwanyar, Sayangnya, pihak Kejaksaan masih bungkam terkait hal ini. Minggu (17/07/2022).

Mahrum tim investigasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan, Jika sekiranya Laporan sudah memenuhi unsur pidana atau dua alat bukti tentang tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Bangkalan harus profesional dalam menangani perkara laporan yang masuk kedalamnya.

Terkait Desa Buduran Kecamatan Arosbaya maupun Desa Morkoneng Kecamatan Kwanyar yang telah dipanggil oleh pihak Kejaksaan harus abdet terus sebagai bukti kinerja Kejaksaan menjadi pantas di apresiasi segenap Organisasi Masyarakat (Ormas).

Namun jika tidak ada khabar kelanjutan mengenai laporan Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya maupun Desa Morkoneng, Kecamatan Kwanyar dikhawatirkan Kejaksaan Negeri Bangkalan kemasukan angin duduk diatas nominal.

“Maka dari itu, diharap Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bangkalan, Dedi Frangky untuk mengadakan Konferensi Pers sebagai bentuk transparansi bahwa Kejaksaan Negeri Bangkalan taat pada peraturan Adhyaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) dan tidak berbenturan dengan UU KIP No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.” pinta Mahrum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *