Pasuruan — Metroliputan7.com.- Supaya pendistribusian bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan verifikasi data kependudukan warganya. Terutama masyarakat pra sejahtera yang dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Penekanan tersebut disampaikan Plh. Bupati Mujib Imron dalam Talkshow Layanan Publik Maslahat di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan bertema “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai”.
Validitas data kependudukan sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan penyaluran bantuan sosial. Bagian dari kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui Dinas Sosial. Targetnya, tidak ada jaminan sosial dan pemberdayaannya yang terlewatkan oleh masyarakat pra sejahtera.
“Baik Pendamping Desa, Pendamping PKH di tingkat Kecamatan dan Perangkat Desa, mari bersama-sama intens melakukan verifikasi data kependudukan. Jika semisal ada perubahan, maka segera dilaporkan ke Dispendukcapil untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Gus Mujib sapaannya didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi.
Menurut Plh. Bupati Pasuruan, verifikasi dan pembaruan data kependudukan sangat penting dilakukan secara tertib. Terlebih hal itu sebagai pijakan referensi data penerima bantuan sosial. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi erat antara Dinas Sosial dengan Pemerintah Desa juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam memperoleh bank data yang selalu ter-up to date setiap saat.
“Semua Perangkat Daerah harus memiliki Call Center, termasuk Dinas Sosial yang juga harus selalu memperbarui data-data penerima bantuan sosial. Ini untuk memudahkan akses masyarakat. Sehingga penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran,” urainya.
Sebaliknya, Gus Mujib juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih erat bersinergi. Berikut peran aktif masyarakat dalam mengawal sekaligus mengawasi penyaluran bantuan sosial di masing-masing wilayahnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaannya mengacu Surat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 1243/6.1/BS.02.01/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako. Penyaluran bantuan sosial periode bulan Mei 2022 ditujukan kepada 131.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Masing-masing sebesar Rp 200 Ribu Rupiah/bulan yang dibayarkan PT Pos Indonesia Cabang Pasuruan via rekening untuk tiga bulan sekaligus, terhitung mulai bulan Januari, Februari dan Maret. Sehingga besaran nominal yang diterima oleh KPM sebesar Rp 600 Ribu Rupiah PT Pos Indonesia Cabang Pasuruan.
Dari 131.194 jumlah KPM yang ditargetkan, jumlah yang sudah didistribusikan sebanyak 129.271 atau capaiannya 98,53 persen. Sedangkan jumlah tidak tersalurkan masih 1.923 KPM. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sosial, Suwito Adi kepada announcer Radio Suara Pasuruan FM 107, WIsnu Dharmawan pagi tadi, Senin (18/7/2022).
“Dari jumlah itu diketahui, bansos yang belum terdistribusikan disebabkan banyak faktor. Diantaranya karena alamat tidak ditemukan, diluar kota, ganda dalam 1 Kartu Keluarga (KK) atau meninggal KK Tunggal. Ada juga yang ternyata kondisi ekonominya mampu, menolak dan pindah alamat. Atau sudah menerima bantuan serupa dari Pemerintah, semisal Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau Bantuan Pangan Non Tunai.
