Sampang, Metroliputan7.com, –
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sampang, menggelar rapat kerja lanjutan bersama Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Trunojoyo Sampang, Madura Jawa Timur. Jum’at (15/11/2024).
Diketahui sebelumnya, pada rapat pembahasan /penyampaian serapan anggaran dan progres kinerja sekaligus rencana kerja TA 2025, Kamis (07/11) lalu, Perumda Trunojoyo PDAM sempat ditunda oleh komisi II DPRD Sampang.
Karena pada saat penyampaian, ada ketidaksingkronan data pelanggan pada penyampaian rencana pekerjaan proyeksi sambungan pipanisasi pada beberapa lokasi di wilayah perkotaan, sehingga perlu dilakukan revisi ulang.
Dalam pelaporan triwulan (III) Perumda Trunojoyo ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya, data pelanggan tidak cocok, data pendapatan di tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan mengacu pada realisasi pendapatan pada 2023 lalu, serta adanya biaya beban non operasional yang mencapai milyaran rupiah.
Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan menyampaikan, bahwa pihaknya telah mempertanyakan jumlah dan target pelanggan hingga rencana segala pembiayaan untuk 2025 mendatang.
” Namun, pihak Perumda masih belum juga menyajikan laporan secara utuh kepada Komisi II, hingga dua kali pertemuan. Padahal data laporan tersebut sebagai dasar Komisi II untuk melakukan kajian-kajian.” Ujarnya.
Politisi dari partai Gerindra itu juga menyebut, penyampaian laporan pihak Perumda juga ditemukan perbedaan rata-rata laba yang dihasilkan pada tahun 2023 dan 2024, termasuk ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak Perumda yang dinilai tidak realistis.
Tidak hanya itu, data pada pelanggan aktif yang tercatat dalam laporannya juga terdapat perbedaan atau selisih setelah dilakukan penghitungan bersama. Data pelanggan dilaporan tercatat 12.071 pelanggan, seharusnya 12.098 pelanggan.
” Sehingga kami menyimpulkan, jikalau pelanggan bertambah banyak, maka pendapatan usaha seharusnya juga akan bertambah. Bukan malah terbalik menurun, seperti pendapatan laba tahun 2024 /bulan September kemarin tercatat sebesar Rp 830.337.038, sedangkan di tahun 2023 lalu hingga akhir tahun mencapai Rp 2.882.737.023. “Jadi pendapatannya sangat jauh berbeda,” kata Alan.
Selain itu, data pengeluaran beban biaya non operasionalnya sangat tidak masuk akal. Menurutnya, untuk beban non operasional di tahun 2023 lalu hanya kisaran Rp 350 juta, sedangkan pengeluaran beban non operasional di tahun ini meningkat sangat signifikan, hingga mencapai milyaran rupiah.
” Hingga mencapai milyaran sebesar Rp 1.878.435.880, jika angka tersebut digunakan untuk memperlancar pipanisasi dan pelayanan terhadap pelanggan /masyarakat, pastinya akan kami dukung. “Namun apabila progresnya tidak jelas, maka kami akan meminta itu dihentikan sementara, sampai ada laporan tertulis.” Paparnya.
Agar supaya tidak menjadi temuan, lanjut Alan, karena sejauh ini tidak pernah terlaporkan dengan jelas dan tertulis kepada Komisi II.
” Bahkan saat rapat di PAK APBD 2024 lalu juga tidak tersampaikan, “kenapa kok malah tiba-tiba muncul sekarang ini, kami menduga ada sebuah perencanaan yang tidak matang,” tutupnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Perumda Trunojoyo Sampang Yazid Solihin mengakui, saat ini merupakan rapat lanjutan tentang pembahasan RKAP, realisasi anggaran tahun 2024 dan perencanaan program di tahun 2025 mendatang.
” Mengenai adanya ketidaksingkronan data pelanggan, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Dan Minggu depan akan melakukan rapat dengan Komisi II dan Komisi III kembali,” ucapnya.
Disinggung soal data keuangan realisasi anggaran 2023 dan 2024, terindikasi banyak kebocoran, Ia membantahnya, melainkan data tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat, akibat adanya ketidaklengkapan SPJ.
” Saat ini masih proses pelengkapan data, masih on proses. Bukan temuan, tapi SPJ nya banyak yang tidak dicantumkan,” terangnya.
