Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden yang berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Usulan itu disampaikan melalui keterangan pada Sabtu, 21 November 2026.
Sultan menyebut gagasan tersebut telah disampaikan sebelumnya. Ia kembali mengusulkannya ketika proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti pada 12 November 2026.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevant untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera.”
Alasan usulan tiga wakil presiden
Menurut Sultan, wilayah Indonesia memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Ia menyebut kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas serta keragaman sosial sebagai pertimbangan dalam merancang kepemimpinan nasional.
Sultan juga menyatakan bahwa agenda Presiden RI sangat banyak. Karena itu, ia menilai lebih dari satu wakil presiden dapat membantu kepala negara. Para wakil presiden tersebut, menurut dia, harus memiliki visi dan bertugas mengawal program pemerintah serta memahami kebutuhan masyarakat daerah.
- Wakil presiden diusulkan berjumlah tiga orang.
- Ketiganya direncanakan berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
- UUD 1945 saat ini mengatur satu orang wakil presiden.
Ketentuan yang berlaku
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.
| Pokok | Ketentuan atau usulan |
|---|---|
| Jumlah menurut UUD 1945 | Satu orang Wakil Presiden |
| Usulan Sultan | Tiga orang wakil presiden |
| Lokasi kantor yang diusulkan | Papua, Kalimantan, dan Sumatera |
Dalam konteks pengisian jabatan yang kosong, sumber yang sama menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paripurna paling lambat 14 hari setelah Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dan dilantik.
MPR memiliki waktu 60 hari untuk melantik wakil presiden baru sejak wakil presiden sebelumnya mengundurkan diri. Ketentuan mengenai batas waktu tersebut disebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Sultan menyampaikan usulan tiga wakil presiden dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD RI. Ia menilai pembagian kepemimpinan berdasarkan wilayah dapat memperhatikan kebutuhan kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.