Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan keputusan itu di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November 2026.
Besaran tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Penetapan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan bersama perwakilan buruh dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
UMP naik 7,1 persen
UMP Jakarta 2027 meningkat Rp407.065 dibandingkan UMP 2026. Pada 2026, upah minimum provinsi di Ibu Kota ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,1 persen.
| Tahun | Besaran UMP | Kenaikan |
|---|---|---|
| 2026 | Rp5.729.876 | 6,1 persen |
| 2027 | Rp6.136.941 | 7,1 persen |
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono Anung.
Menurut Pramono, penyesuaian UMP mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha. Pemerintah daerah membahas angka tersebut dengan mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Pembahasan berlangsung selama tiga hari. Forum itu melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha dalam mekanisme tripartit.
- UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941.
- Nilai tersebut naik 7,1 persen dari UMP Jakarta 2026.
- Penetapan dituangkan dalam Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026.
Penetapan dilakukan sebelum tenggat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merampungkan pembahasan sebelum batas waktu penetapan yang jatuh pada Sabtu, 21 November 2026. Pramono menyebut kesepakatan dicapai bersama unsur buruh dan pengusaha di Jakarta.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.
Pramono menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam pembahasan karena kepentingan pekerja dan pengusaha tidak selalu sama. Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan UMP 2027 memberi dampak positif bagi pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan pengusaha mempertahankan kegiatan bisnis di Ibu Kota.