Gubernur bertemu Menkeu di Balai Kota
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah menerima kunjungan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan itu, menurut Pramono, membahas sejumlah isu fiskal yang berkaitan dengan Pemprov DKI.
Pramono merinci beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain dana bagi hasil, Badan Layanan Umum Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pemenuhan ruang fiskal, serta rencana penerbitan obligasi daerah.
“Memang betul tadi pagi saya menerima Bapak Menteri Keuangan di Balai Kota. Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan apa tuang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” kata Pramono di Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Obligasi daerah: menunggu keputusan pusat
Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait penerbitan obligasi daerah. Ia tidak merinci respons atau keputusan yang diberikan pemerintah pusat dalam pertemuan itu.
Sebelumnya Pemprov DKI pernah menyatakan niat menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Dalam pernyataannya, Pramono menegaskan koordinasi akan dilanjutkan dengan kementerian terkait bila izin dari pemerintah pusat diberikan.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Apa pun putusan itu, tentunya kami akan mengikuti itu,” ujar Pramono.
Koordinasi lintas kementerian
Pramono menyebut rencana penerbitan obligasi akan dikoordinasikan dengan beberapa kementerian. Ia menyatakan Pemprov DKI berencana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan bila diperlukan.
Berikut ringkasan pokok pembahasan yang disebutkan Gubernur:
- Dana bagi hasil
- LPDP dan dukungan beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta
- Ruang fiskal dan penyempurnaan kebijakan fiskal daerah
- Rencana penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan
| Topik | Catatan |
|---|---|
| Dana bagi hasil | Dibahas dalam pertemuan, tidak dijabarkan rinciannya |
| LPDP | Termasuk wacana dukungan kerja sama untuk program beasiswa |
| Obligasi daerah | Pemprov DKI akan mengikuti keputusan pemerintah pusat sebelum melanjutkan |
Pramono menekankan bahwa jika pemerintah pusat memberikan izin, Pemprov DKI akan melanjutkan langkah tersebut. Jika tidak mendapatkan persetujuan, menurutnya Pemprov DKI tidak akan memaksakan rencana penerbitan obligasi.
Dalam pernyataannya, Pramono juga mengatakan Pemprov DKI memperhatikan kebutuhan penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan fiskal serta akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan kementerian terkait sesuai kewenangan masing-masing.
