Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan potongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 hingga 35 persen kepada pemilik kendaraan yang melakukan pembayaran pada 21 November sampai 31 Desember 2026.
Besaran potongan berdasarkan kepemilikan
Besaran keringanan tersebut berbeda menurut jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak. Ketentuan ini berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama perorangan dan badan usaha.
Untuk kendaraan atas nama perorangan, persentase potongan meningkat mulai dari kendaraan pertama hingga kendaraan kelima dan seterusnya. Kendaraan yang tercatat atas nama perusahaan memperoleh ketentuan tersendiri.
| Kategori kendaraan | Potongan pokok PKB |
|---|---|
| Kendaraan pertama atas nama perorangan | 5 persen |
| Kendaraan kedua atas nama perorangan | 20 persen |
| Kendaraan ketiga atas nama perorangan | 25 persen |
| Kendaraan keempat atas nama perorangan | 30 persen |
| Kendaraan kelima dan seterusnya | 35 persen |
| Kendaraan atas nama badan atau perusahaan | 5 persen |
Potongan diterapkan saat pembayaran
Informasi mengenai pembagian keringanan tersebut dikutip dari laman Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Pemilik kendaraan tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan potongan PKB.
Sistem akan menerapkan pengurangan secara otomatis ketika wajib pajak membayar PKB sesuai dengan ketentuan program. Besaran potongan mengikuti kategori kepemilikan kendaraan yang tercatat dalam sistem.
- Program berlaku pada 21 November hingga 31 Desember 2026.
- Potongan kendaraan perorangan berkisar 5 hingga 35 persen.
- Kendaraan atas nama badan atau perusahaan memperoleh potongan 5 persen.
Ketentuan untuk kendaraan perorangan dan perusahaan
Pemilik kendaraan pertama atas nama perorangan memperoleh potongan 5 persen. Potongan untuk kendaraan kedua sebesar 20 persen, kendaraan ketiga 25 persen, dan kendaraan keempat 30 persen.
Kendaraan kelima dan seterusnya mendapatkan potongan paling besar, yakni 35 persen. Sementara itu, kendaraan yang terdaftar atas nama badan atau perusahaan mendapatkan pengurangan pokok PKB sebesar 5 persen tanpa mengikuti tingkatan jumlah kepemilikan kendaraan perorangan.
Ketentuan program tersebut juga memuat pengecualian untuk empat kategori penggunaan kendaraan. Informasi yang disampaikan mengenai program tidak memuat rincian kategori yang dikecualikan itu.
Masa berlaku program
Program keringanan pembayaran PKB berlangsung selama 41 hari, mulai 21 November sampai 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, sistem pembayaran akan menyesuaikan potongan dengan data jumlah kendaraan yang tercatat atas nama wajib pajak.
Ketentuan ini merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembayaran PKB. Informasi mengenai program tersebut dilansir dari Detik Oto dan merujuk pada keterangan yang tersedia di laman Bapenda Jakarta.