Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000. Keputusan itu ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Besaran UMP dan dasar pertimbangan
Nilai tersebut lebih tinggi Rp283 ribu dibandingkan UMP yang disebut sebesar Rp2.446.880 pada 2025. Dalam keterangan pada 22 November 2026, Khofifah mengatakan kebijakan pengupahan disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kondisi ekonomi, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Perhitungan UMP memperhatikan sejumlah indikator ekonomi. Faktor yang dipertimbangkan antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dan kebutuhan hidup layak (KHL).
Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Setelah UMP 2027 ditetapkan Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 menjadi 72,94 persen. Rasio tersebut sebelumnya disebut sebesar 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan.”
Khofifah menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangannya pada Minggu, 22 November 2026. Ia juga menyebut kebijakan itu diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja, dengan tetap memperhitungkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Ketentuan bagi pengusaha
Penetapan UMP memuat larangan bagi pengusaha yang telah membayar upah di atas nilai minimum untuk mengurangi besaran upah tersebut. Pengusaha juga dilarang membayar pekerja di bawah UMP yang telah ditetapkan.
- UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan sebesar Rp2.730.000.
- KHL tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2026 disebut mencapai Rp3.742.675 per bulan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran upah dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
UMP menjadi salah satu acuan dalam pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur. Ketentuan UMP berlaku bagi daerah yang belum memiliki UMK.
Dalam keterangannya, Khofifah menyatakan pelanggaran atas larangan menurunkan upah yang sudah lebih tinggi dari UMP atau membayar di bawah UMP dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.