Dua warga negara Indonesia mengajukan uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permintaan agar jumlah menteri dalam kabinet dibatasi maksimal 34 orang. Permohonan itu tercatat pada 16 November 2026.
Perkara tersebut didaftarkan dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026. Para pemohon ialah Syamsul Jahidin, seorang advokat, dan Dimas Yoga Pratama.
Dalil para pemohon
Para pemohon mempersoalkan ketentuan dalam UU Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian. Menurut mereka, perubahan itu memberi ruang yang terlalu luas kepada presiden dalam menyusun kabinet.
Permohonan tersebut menyebut pembentukan kabinet dengan 49 kementerian sebagai akibat dari perluasan ruang diskresi itu. Para pemohon menilai kondisi tersebut berkaitan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta efektivitas birokrasi.
“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi.”
Pernyataan itu tercantum dalam dokumen permohonan yang dimuat di laman MKRI pada 17 November 2026. Para pemohon menjadikan ketentuan sebelumnya sebagai dasar permintaan untuk mengembalikan pembatasan jumlah kementerian.
Permintaan kepada MK
Dalam petitum, para pemohon meminta MK mengubah Pasal 15 UU Kementerian Negara. Batas maksimal jumlah menteri yang diminta dalam ketentuan tersebut adalah 34 orang.
- Objek pengujian: Pasal 15 UU Kementerian Negara.
- Undang-undang yang diuji: Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
- Permintaan pemohon: jumlah menteri dibatasi maksimal 34 orang.
- Nomor perkara: 429/PUU-XXIV/2026.
Menurut dokumen permohonan, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan aturan mengenai jumlah kementerian sebagaimana berlaku sebelum batas maksimal dihapus. Perkara itu kini tercatat di MK dengan dua pemohon warga negara Indonesia.