Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam amar putusan, dokumen yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024 itu dinyatakan tidak sah.
Putusan tersebut dikonfirmasi penggugat, HM Subhan, melalui pemberitahuan pada layanan e-court MA. Perkara itu tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026. Subhan menyampaikan bahwa amar putusan menyatakan permohonan kasasi dikabulkan.
“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul,” kata Subhan.
Salinan lengkap belum diunggah
MA belum mengunggah salinan lengkap putusan tersebut melalui situs resminya. Juru Bicara MA, Yanto, juga menyatakan belum menerima informasi mengenai putusan itu ketika dikonfirmasi.
“Belum tahu, dicek dulu ya,” kata Yanto.
Perkara tersebut diajukan Subhan dengan tiga petitum. Ia meminta majelis mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta menarik dokumen itu dari pihak yang memegangnya, yaitu Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.
- Nomor perkara kasasi: 742 K/TUN/2026.
- Objek perkara: surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
- Pihak yang diminta menarik dokumen: Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.
Perkara terkait dokumen pendidikan
Informasi mengenai putusan kasasi itu juga disampaikan Denny Indrayana, kolega Subhan sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, melalui akun Instagram resminya. Denny menyebut putusan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebutnya telah membahas persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran.
“Gugatan Pak Subhan untuk Kasasi pembatalan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran diputuskan KABUL,” tulis Denny.
Dalam pertimbangan hukum putusan MK yang dirujuk dalam perkara itu, Mahkamah disebut tidak menemukan bukti dokumen atau ijazah setara SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Denny menyatakan putusan MA sejalan dengan pertimbangan tersebut.
Gibran sebelumnya juga menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kemendikdasmen. Gugatan itu dicabut pada Kamis, 29 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dokumen yang sama dan penggunaannya untuk memenuhi syarat pencalonan calon wakil presiden.
Dalam perkara di PTUN Jakarta itu, Gibran disebut telah menyiapkan dokumen untuk tahap pembuktian. Namun, gugatan tersebut dicabut oleh penggugat. Putusan kasasi MA yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 menjadi perkara tersendiri dengan nomor 742 K/TUN/2026.
