BPJS Kesehatan memperkirakan sekitar 2,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan pada November 2026 setelah pemerintah menyesuaikan data penerima bantuan berdasarkan kategori kesejahteraan. Peserta yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui instansi terkait.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan perubahan status kepesertaan tersebut mengikuti data pemerintah. Peserta yang berada pada desil 6 hingga 10 akan dialihkan, sedangkan bantuan ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria desil 1 hingga 5.
“Untuk November ini perkiraan ada sekitar 2,5 juta akun yang dinonaktifkan dan diganti dengan sesuai haknya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang merasa desilnya tidak sesuai bisa melaporkan tadi ke instansi terkait,” ujar Rizzky dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Senin, 2 November 2026.
Pengajuan sanggahan melalui instansi daerah
Rizzky menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak menetapkan kategori desil. Penetapan dan pemutakhiran data tersebut menjadi kewenangan kementerian atau lembaga yang terkait dengan data bantuan sosial.
Peserta yang menilai kondisi ekonominya belum tercermin dalam penetapan desil dapat melaporkan ketidaksesuaian itu kepada Dinas Sosial, kecamatan, atau kelurahan. Pengajuan tersebut dapat dilakukan dalam waktu 90 hari.
Data yang disampaikan akan diproses dan diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial. Peserta yang masih membutuhkan bantuan diminta menyampaikan laporan melalui jalur tersebut.
- Perkiraan peserta PBI yang dinonaktifkan pada November 2026: sekitar 2,5 juta akun.
- Tempat pengajuan sanggahan: Dinas Sosial, kecamatan, atau kelurahan.
- Batas waktu pelaporan ketidaksesuaian data: 90 hari.
Pengecekan status kepesertaan
Peserta dapat memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala melalui layanan WhatsApp 0811-8165-165, Care Center 165, atau aplikasi Mobile JKN. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah kepesertaan masih aktif atau telah berubah.
Peserta yang sedang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan juga dapat menyampaikan laporan. Menurut Rizzky, laporan tersebut dapat disertai surat keterangan sakit sebagai bukti kebutuhan pelayanan.
Rizzky mengatakan peserta yang status desilnya tidak sesuai dapat mengikuti proses pelaporan untuk verifikasi ulang oleh Dinas Sosial. Peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria PBI akan diproses sesuai dengan data pemerintah.
