Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Tanah dan Aset (SiPatas) sebagai kanal informasi serta pengaduan masalah pertanahan di Kota Malang. Aplikasi itu juga disiapkan untuk menerima laporan mengenai dugaan praktik mafia tanah.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam, mengatakan SiPatas memuat sejumlah layanan yang berkaitan dengan pertanahan dan aset. Penjelasan tersebut disampaikan pada Kamis, 19 November 2026.
“Di dalamnya terdapat informasi mengenai status tanah, info pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi Kota Malang, info perizinan, konsultasi hukum dan pelaporan atau pengaduan termasuk penanganan aduan soal mafia tanah,” jelas Choirul Anam.
Laporan lengkap ditangani maksimal 60 hari
Masyarakat dapat mengakses aplikasi itu dengan memindai kode QR yang tersedia melalui media sosial Kejari Kota Malang. Kanal tersebut digunakan untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pihak terkait.
Anam menyebut Kejari Kota Malang menetapkan batas waktu penanganan untuk laporan yang diterima secara lengkap. Aduan tersebut akan ditangani dengan tenggang waktu maksimal 60 hari, bergantung pada pemeriksaan awal yang dilakukan kejaksaan.
“Tenggang waktu ini tergantung pada tahap pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kami jika ditemukan laporan yang secara substansi dapat kami verifikasi terlebih dahulu,” paparnya.
| Unsur layanan | Keterangan |
|---|---|
| Informasi | Status tanah, pengembang, zonasi, dan perizinan |
| Konsultasi | Konsultasi hukum terkait persoalan pertanahan |
| Pengaduan | Laporan masalah tanah, termasuk dugaan mafia tanah |
| Batas penanganan | Maksimal 60 hari untuk laporan yang diterima secara lengkap |
Aduan juga menjadi acuan perangkat daerah
Menurut Anam, masyarakat yang telah mengakses SiPatas mendapat perhatian dari Kejari Kota Malang. Ia juga mengatakan kejaksaan akan terus mengembangkan fitur aplikasi tersebut.
Kejari Kota Malang menyatakan kerahasiaan pengunjung aplikasi akan dijaga, terutama bagi masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Aduan yang masuk tidak hanya menjadi acuan Kejari Kota Malang dalam menindaklanjuti laporan, tetapi juga dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Perangkat daerah yang disebut antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- SiPatas menyediakan informasi pertanahan, konsultasi hukum, dan kanal pengaduan.
- Laporan lengkap ditangani dengan tenggang waktu maksimal 60 hari berdasarkan pemeriksaan awal.
- Aduan juga dapat menjadi acuan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.