Revisi UU Pertahanan dibahas pemerintah dan DPR
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 19 November 2026 untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Menurut Sjafrie, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan kelompok kerja untuk menyusun rumusan revisi undang-undang tersebut.
Menhan Sjafrie mengatakan aturan pertahanan yang berlaku dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 telah berjalan selama 28 tahun tanpa penyempurnaan.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002.”
Menurut Sjafrie, kelompok kerja itu ditargetkan menyelesaikan formulasi pembahasan pada akhir tahun. Ia menyampaikan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara direncanakan dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
Strategi pertahanan menjadi salah satu materi
Salah satu materi yang menjadi perhatian pemerintah ialah pengaturan mengenai strategi pertahanan negara. Sjafrie mengatakan strategi pertahanan Indonesia saat ini bersifat defensif aktif, tetapi konsep tersebut belum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Menurut penjelasan Sjafrie, strategi tersebut tidak diarahkan untuk menyerang negara lain. Strategi itu, kata dia, berkaitan dengan upaya menjaga wilayah teritorial negara dan kepentingan nasional di wilayah Indonesia.
- Revisi menyasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan kelompok kerja penyusun rumusan revisi.
- Strategi pertahanan defensif aktif disebut sebagai salah satu materi yang akan diformulasikan.
Rencana batalion teritorial pembangunan turut dibahas
Pertemuan tersebut juga membahas rencana pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Menurut Menhan Sjafrie, rencana itu menempatkan satu batalion di setiap kabupaten.
Ia menyebut terdapat 514 kabupaten sehingga rencana tersebut akan mencakup 514 batalion. Sjafrie menegaskan pembentukan itu tidak dimaksudkan untuk memiliterisasi daerah.
Menurut Sjafrie, rencana tersebut dikaitkan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Pembahasan mengenai rencana itu menjadi bagian dari pertemuan Menhan dengan Sufmi Dasco Ahmad dan Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan.