Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati perubahan aturan pajak serta retribusi daerah dalam pembahasan yang keterangannya diterima ANTARA di Pasuruan pada Kamis, 12 November 2026. Kesepakatan itu menyangkut Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023.
Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). DPRD dan Pemkab Pasuruan menyatakan penyempurnaan aturan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pembahasan diarahkan pada tata kelola yang transparan
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan pembahasan raperda dilakukan untuk memperbaiki ketentuan yang berlaku. Menurut dia, proses tersebut juga mencerminkan perhatian legislatif dan eksekutif terhadap keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
“Seluruh pendapat, saran, dan pandangan yang disampaikan DPRD maupun pemerintah kabupaten selama pembahasan semata-mata bertujuan menjadikan peraturan daerah ini lebih transparan, sempurna, dan akuntabel.”
Samsul mengatakan kesepakatan atas raperda itu diharapkan mendukung peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan. Ia menyebut kemampuan ekonomi masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiyanto mengingatkan agar perubahan tarif tidak menambah beban bagi masyarakat kecil. Ia menyebut kondisi perekonomian masih menjadi tantangan bagi sebagian warga.
Sugiyanto menilai penyesuaian tarif harus dilakukan secara proporsional. Ia juga mengaitkannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat.
Pemkab menyatakan masukan DPRD menjadi perhatian
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang terlibat dalam pembahasan. Ia secara khusus menyebut panitia khusus dan Bapemperda sebagai pihak yang mencurahkan waktu serta pemikiran dalam penyusunan raperda.
Rusdi mengatakan seluruh masukan dan rekomendasi DPRD menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Menurut dia, pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi akan diarahkan agar adil serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain pembahasan pajak dan retribusi, Rusdi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kontribusi dividen bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ia juga menyatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif akan dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah.
Poin penting
- DPRD dan Pemkab Pasuruan menyepakati perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023.
- Raperda diarahkan untuk memperkuat PAD dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
- Bapemperda meminta penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat kecil dan diimbangi peningkatan pelayanan publik.
