PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menertibkan 11 bangunan semi permanen di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis, 12 November 2026. Penertiban dilakukan di lahan aset perusahaan di Jalan Raya Madiun–Nganjuk untuk mendukung rencana pengembangan Rest Area Pajaran.
Jumlah bangunan yang ditertibkan pada tahap awal itu melampaui target sebanyak 10 bangunan. KAI menyatakan penataan terhadap seluruh area akan dilakukan secara bertahap.
Penataan dilakukan bertahap
Secara keseluruhan, terdapat 89 bangunan yang masuk dalam rencana penertiban. Bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas lahan sekitar 13.067 meter persegi dengan panjang kurang lebih 1.300 meter.
Lahan itu disebut merupakan aset sah milik KAI. Dasar kepemilikannya adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 dan 10 Tahun 1987. Total area aset yang disebut dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar 5 hektare.
- Tahap pertama menertibkan 11 bangunan semi permanen.
- Total bangunan yang akan ditertibkan mencapai 89 unit.
- Lahan berada di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
- Penataan berkaitan dengan rencana pengembangan Rest Area Pajaran.
Libatkan unsur kewilayahan
Rangkaian kegiatan diawali apel kesiapan dan doa bersama. Kegiatan itu dipimpin Manager Pengamanan Daop 7 Madiun Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat dengan pendampingan unsur kepolisian setempat.
Manajemen Daop 7 Madiun hadir bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Polres dan Polsek Saradan, Koramil, Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat Kecamatan Saradan dan Desa Pajaran.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan proses penertiban dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan pemberian surat peringatan. Surat peringatan disebut telah disampaikan hingga tahap ketiga sebelum pembongkaran berlangsung.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi seluruh unsur kewilayahan. Komunikasi yang intensif membuahkan hasil sehingga proses berjalan kondusif. Penertiban ini dilakukan demi menjaga keamanan jalur kereta api sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik,” kata Tohari.
Menurut KAI Daop 7 Madiun, penertiban terhadap 89 bangunan akan dilanjutkan secara bertahap. Proses itu ditujukan untuk menyiapkan seluruh lahan bagi pengembangan Rest Area Pajaran.
