Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan layanan kesehatan dasar gratis bagi warga pemegang KTP Gresik dan merancang digitalisasi pelayanan puskesmas. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan kebijakan tersebut dalam lokakarya di Hall Hotel Aston, Gresik, pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut laporan LensaHukum.co.id, layanan gratis itu diberikan apabila warga memiliki indikasi medis. Pemkab Gresik menyatakan akses tersebut tidak dibedakan berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” kata Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.
Pelayanan puskesmas akan terhubung secara digital
Rencana digitalisasi mencakup tahapan administrasi pasien sampai pengambilan obat. Pemkab Gresik juga menyiapkan proyek percontohan sistem pelayanan terintegrasi di puskesmas yang memiliki jumlah kunjungan pasien tinggi.
Sistem yang dirancang pemerintah daerah akan menghubungkan beberapa proses pelayanan melalui teknologi informasi. Pasien nantinya dapat menggunakan pendaftaran daring atau mendaftar melalui jalur lain sebelum melanjutkan proses layanan hingga memperoleh obat.
Alif meminta petugas kesehatan tidak menjadikan status kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai alasan untuk menghambat pelayanan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Kepala puskesmas dan pengelola rumah sakit umum daerah diminta mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Dukungan obat dan sarana kesehatan
Pemkab Gresik menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut mencakup penyediaan obat-obatan serta pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Kesiapan infrastruktur, integrasi teknologi, dan sumber daya manusia menjadi bagian dari pelaksanaan perubahan sistem pelayanan.
- Warga pemegang KTP Gresik dapat memperoleh layanan kesehatan dasar gratis apabila terdapat indikasi medis.
- Kebijakan tersebut tidak membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
- Digitalisasi dirancang untuk menghubungkan pendaftaran, administrasi, pelayanan, hingga pengambilan obat.
Selain pembenahan layanan medis, Alif menyoroti promosi kesehatan sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurut dia, pelaksanaan program tidak cukup dinilai dari jumlah penyelesaian pelayanan, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pencegahan melalui promosi kesehatan.
