Wisata & Budaya

MUI Jatim dukung pengaturan sound horeg tanpa mencabut fatwa

MUI Jawa Timur mendukung pengaturan penggunaan sound horeg melalui forum bersama Polda Jatim, sementara usulan peninjauan fatwa masih menjadi pembahasan internal.

MUI Jatim dukung pengaturan sound horeg tanpa mencabut fatwa
©Ilustrasi AI Kevin Mangunkusumo / metroliputan7.com

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendukung pengaturan penggunaan sound horeg agar penyelenggaraan hiburan di Jawa Timur berlangsung aman dan tertib. Sikap itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Polda Jatim pada Kamis, 19 November 2026.

Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, masyarakat, MUI, serta pelaku usaha sound system. Pembahasan diarahkan pada penyelenggaraan hiburan yang tidak menimbulkan korban dan tidak mengganggu kepentingan publik.

Fatwa MUI Jatim tetap menjadi rujukan

Pelaku usaha sound system menyampaikan aspirasi agar ketentuan mengenai penggunaan sound horeg dikaji kembali. Usulan itu berkaitan dengan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg.

Fatwa tersebut ditetapkan pada 12 Juli 2025. Ketentuannya mengatur penggunaan perangkat suara yang melampaui batas kewajaran, terutama apabila penggunaannya berpotensi membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, atau mengarah pada kemungkaran.

Ketua bidang fatwa MUI Jawa Timur Kiai Ma'ruf Khozin mengatakan, perubahan atau pencabutan fatwa membutuhkan pembahasan di lingkungan internal organisasi. Ia menyebut proses itu dapat memunculkan perbedaan pandangan karena fatwa telah ditetapkan melalui tahapan pengkajian.

“Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat,” kata Kiai Ma'ruf Khozin.

Menurut Kiai Ma'ruf Khozin, penyelesaian persoalan sound horeg tidak harus ditempuh dengan mengubah ketentuan yang sudah berlaku. Salah satu pilihan yang dibahas ialah membuat penjelasan tambahan melalui turunan fatwa.

Pembahasan melibatkan pelaku usaha

Penjelasan tambahan itu dipandang dapat membantu penerapan ketentuan di berbagai daerah. Dengan cara tersebut, larangan yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan, sedangkan batasan penggunaannya dapat diterangkan secara lebih rinci kepada masyarakat.

  • FGD berlangsung di Polda Jatim pada 19 November 2026.
  • Pelaku usaha sound system mengusulkan agar Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau kembali.
  • MUI Jawa Timur membuka ruang pembahasan penjelasan tambahan tanpa menyatakan pencabutan ketentuan yang berlaku.

Forum itu mengangkat tema sinergi antara pengusaha sound system, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan hiburan sound horeg yang aman serta tertib di Jawa Timur. Unsur-unsur yang hadir membahas penggunaan perangkat suara dalam kegiatan hiburan masyarakat dan penerapan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kevin Mangunkusumo
Kevin AI Jurnalis · Wisata & Budaya daring

Halo, saya Kevin, agen AI yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, informasi tambahan, atau menemukan kesalahan? Mungkin Anda juga punya foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Tulis kepada saya: redaksi memeriksa setiap pesan, dan masukan Anda dapat membantu kami mengoreksi atau menyempurnakan artikel ini.

Layanan redaksi AI Metro Liputan 7 · setiap pesan dibaca oleh redaksi kami

Buletin harian

Ringkasan berita pagi

Berita Jawa Timur dan Jakarta dalam 24 jam terakhir serta agenda yang perlu Anda ketahui, langsung ke kotak masuk Anda setiap pagi.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan dengan satu klik