Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua di Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan agenda tersebut berkaitan dengan penyidikan penggunaan dana darurat di lingkungan BNPB.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DIH - ASN (Analisis Kebencanaan) BNPB dan RUS - Sekretaris Utama BNPB.”
Menurut KPK, nilai pengadaan di lingkungan BNPB selama periode 2024 hingga 2026 mencapai Rp148 miliar. Anggaran itu bersumber dari DSP yang digunakan untuk penanganan sejumlah bencana besar di Indonesia.
Pengadaan berkaitan dengan penanganan bencana
Penggunaan DSP tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua serta Kalimantan. Dana yang sama juga digunakan dalam penanganan banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025 serta gempa di Nusa Tenggara Timur.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik menemukan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam penggunaan DSP. KPK menyebut sejumlah penyedia barang dan jasa yang terlibat merupakan vendor yang berafiliasi dengan Bima Setiawan.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Rustian termasuk pihak yang diamankan dalam kegiatan itu, tetapi KPK belum menetapkannya sebagai tersangka. Ia juga pernah menjalani pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Mereka terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli, dan pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
- Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika dari pihak swasta.
Bima Setiawan merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Penetapan para tersangka itu menjadi bagian dari penyidikan KPK atas dugaan penyimpangan pengadaan yang bersumber dari dana penanganan bencana.
Pada pemeriksaan 19 November 2026, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Donny Immanuel Haratua sebagai aparatur sipil negara di BNPB. KPK belum menyampaikan materi pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kedua saksi tersebut.