Mentan copot delapan pejabat terkait dugaan penyelewengan beras SPHP

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 29 Oktober 2026 terkait dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras bersubsidi itu diduga dikemas ulang, dicampur, lalu dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Selain pencopotan tersebut, dua pejabat lainnya mendapat peringatan. Sembilan pelaku swasta telah diproses secara hukum. Salah seorang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Modus beras SPHP dijual lebih mahal

Menurut Andi Amran, pelaku usaha membeli beras SPHP dari Bulog dengan harga Rp11.500 per kilogram. Beras itu seharusnya dijual kepada konsumen sekitar Rp12.500 per kilogram.

Dalam dugaan modus tersebut, kemasan beras dibuka dan isinya dipindahkan ke karung lain. Beras itu kemudian dipasarkan sebagai beras premium. Cara lain yang disebutkan ialah mencampur beras SPHP dengan beras lain sebelum menjualnya dengan harga lebih tinggi.

“Ini untuk orang susah, itu pun dikorupsi. Ini untuk orang susah, ini dibongkar kemudian dijual mahal. Jahat enggak?” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2026.

Andi Amran menyebut praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras yang ditujukan untuk kebutuhan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Ia juga menyatakan kasus itu bukan hanya berkaitan dengan tata niaga pangan, tetapi menyangkut penyalahgunaan program pemerintah.

Dukungan pertanian mencapai Rp160 triliun

Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Kebijakan itu mencakup dukungan harga yang layak bagi petani serta ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam penjelasannya, Andi Amran menyebut subsidi dan dukungan pemerintah di sektor pertanian pada 2026 mencapai sekitar Rp160 triliun. Nilai tersebut meningkat dari sekitar Rp144 triliun pada 2025.

• Delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas dicopot.
• Dua pejabat lainnya mendapat peringatan.
• Sembilan pelaku swasta diproses hukum dan satu orang telah menjadi tersangka.

Anggaran tersebut mencakup program pupuk bersubsidi, traktor, irigasi, serta dukungan produksi lainnya. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah untuk melindungi produsen dan harga eceran tertinggi untuk menjaga keterjangkauan di tingkat konsumen.

Untuk beras yang diserap Bulog, Andi Amran menyebut pemerintah memberikan dukungan subsidi sekitar Rp6.000. Beras SPHP merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disalurkan melalui mekanisme pemerintah.